Metrotvnews.com, Jakarta: Isu pencopotan Ade Komarudin (Akom) sebagai Ketua DPR terkonfirmasi. Posisi Ketua DPR bakal dikembalikan kepada Setya Novanto yang kini menjabat Ketua Umum Partai Golkar.
"Ade enggak ada salah apa-apa. Ini soal etika dan wibawa partai. Ada keinginan dan berangkat saat kita rapat terbatas pada eight November pascaputusan Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Koordinator Bidang Polhukam DPP Golkar Yorrys Raweyai, Senin (21/11/2016).
Yorrys menjelaskan muasal jabatan Ketua DPR diserahkan kepada Akom. Pertama, Novanto diduga terlibat skandal #PapaMintaSaham. Skandal itu diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan ranah hukum.
Baca: MK Kabulkan Permohonan Uji Materi Pemufakatan Jahat Setya Novanto
Novanto kemudian mengundurkan diri. DPP Golkar yang saat itu dipimpin Aburizal Bakrie lantas menunjuk Akom sebagai pengganti Novanto. "Oktober ke luar keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa (Novanto) tidak bersalah. Juga dari MKD," ucap dia.
Baca: Kalla tak Yakin Setya Novanto Mengincar Kursi Ketua DPR
Dari sana, pada eight November akhirnya DPP menggelar rapat terbatas terkait pengembalian Novanto sebagai Ketua DPR. Wacana itu berkembang sembari meminta masukan dari institusi inner Golkar seperti Dewan Pakar dan Bidang Hukum.
"Kemudian, tadi sore kita putuskan dalam pleno. Sekarang tinggal bagaimana DPP maupun fraksi untuk melakukan lobi politik. Jadi bukan mengganti, tapi mengembalikan posisi Novanto seperti semula," ucap dia.
Baca: MKD Keukeuh Tolak Rehabilitasi Nama Baik Novanto
Terkait lobi, DPP memerintahkan Fraksi Golkar di DPR untuk melakukan lobi kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi lain. Kemudian, DPP sendiri akan membangun lobi di inner agar pengembalian ini tidak serta-merta.
"Jadi bukan mengganti karena ada masalah. Tapi mengembalikan yang kebetulan sekarang dia ketum partai. Ini kan soal wibawa partai saja. Sekarang Ade mau kemana? Apakah dia kembali ketua fraksi, nanti kita bicara ke dalam. Tapi yang penting ada kesepakatan mengembalikan posisi ketua umum seperti semula," tandas dia.
"Ade enggak ada salah apa-apa. Ini soal etika dan wibawa partai. Ada keinginan dan berangkat saat kita rapat terbatas pada eight November pascaputusan Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Koordinator Bidang Polhukam DPP Golkar Yorrys Raweyai, Senin (21/11/2016).
Yorrys menjelaskan muasal jabatan Ketua DPR diserahkan kepada Akom. Pertama, Novanto diduga terlibat skandal #PapaMintaSaham. Skandal itu diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan ranah hukum.
Baca: MK Kabulkan Permohonan Uji Materi Pemufakatan Jahat Setya Novanto
Novanto kemudian mengundurkan diri. DPP Golkar yang saat itu dipimpin Aburizal Bakrie lantas menunjuk Akom sebagai pengganti Novanto. "Oktober ke luar keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa (Novanto) tidak bersalah. Juga dari MKD," ucap dia.
Baca: Kalla tak Yakin Setya Novanto Mengincar Kursi Ketua DPR
Dari sana, pada eight November akhirnya DPP menggelar rapat terbatas terkait pengembalian Novanto sebagai Ketua DPR. Wacana itu berkembang sembari meminta masukan dari institusi inner Golkar seperti Dewan Pakar dan Bidang Hukum.
"Kemudian, tadi sore kita putuskan dalam pleno. Sekarang tinggal bagaimana DPP maupun fraksi untuk melakukan lobi politik. Jadi bukan mengganti, tapi mengembalikan posisi Novanto seperti semula," ucap dia.
Baca: MKD Keukeuh Tolak Rehabilitasi Nama Baik Novanto
Terkait lobi, DPP memerintahkan Fraksi Golkar di DPR untuk melakukan lobi kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi lain. Kemudian, DPP sendiri akan membangun lobi di inner agar pengembalian ini tidak serta-merta.
"Jadi bukan mengganti karena ada masalah. Tapi mengembalikan yang kebetulan sekarang dia ketum partai. Ini kan soal wibawa partai saja. Sekarang Ade mau kemana? Apakah dia kembali ketua fraksi, nanti kita bicara ke dalam. Tapi yang penting ada kesepakatan mengembalikan posisi ketua umum seperti semula," tandas dia.