Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Indonesia menerima secara resmi pengembalian seluruh aset dan saham milik PT Aldevco, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
Aldevco merupakan perusahaan pemasaran hasil produksi dari PT Inalum yang didirikan pada 1988 oleh AR Soehoed yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian di zaman pemerintahan Presiden Soeharto.
Pengembalian ini merupakan mandat dari& Soehoed melalui proses yang cukup panjang dari 2005 ketika Soehoed ditetapkan tersangka oleh Kejagung karena dianggap merugikan negara dalam proses pengelolaan keuangan. Namun mandat tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun ini.
Direktur Utama Aldevco Middyningsih menjelaskan sebetulnya ketika era reformasi, Soehoed berniat menyerahkan seluruh sahamnya pada Pemerintah. Bahkan sebelum wafat pada 2014, Soehoed menyatakan kepemilikan saham Aldevco tak akan jatuh ke tangan yang tidak berhak.
"Syukur Alhamdulillah, bahwa wasiat AR Sohoed pada hari ini bisa disaksikan bersama telah terlaksana dengan baik. Penyerahan ini diharapkan dapat mendukung perkembangan industri aluminium di Indonesia," kata Middyningsih di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa 7 Maret 2017.
Jumlah saham yang diserahkan yakni sebanyak 624 lembar saham dengan harga per sahamnya yakni Rp1 juta. Sehingga seluruhnya mencapai Rp624 juta. Sedangkan, dari hasil audit PBKP terakhir pada 31 Maret 2015 mencatatkan bahwa jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp137,9 miliar.
Jampinsus Arminsyah mengatakan dirinya yang sempat menangani kasus Soehoed membebaskan yang bersangkutan karena telah mengakui bahwa perusahaan tersebut bukanlah milikinya. Namun prosesnya menjadi panjang karena Soehoed minta secara langsung pengembalian perusahaan ke tangan Presiden. Hanya saja, Presiden kala itu dijabat oleh Soesilo Bambang Yudhoyono tak mau menerima.
"Punya negara tapi atas nama dia (Soehoed), tapi yang bersangkutan mengakui, ini bukan punya saya. Dulu dia minta diserahkan ke Presiden," kata Arminsyah.
Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo yang menyaksikan secara langsung proses penyerahan tersebut mengatakan sejarah panjang yang dilakukan dalam penyerahan ini tentu dimulai dari niat yang baik. Sesuai instruksi Presiden agar proses penyerahan ini dapat segera diselesaikan.
"Dengan ini kekayaan negara bertambah, bukan karena nilainya, tapi manfaatnya dari yang diserahkan pada hari ini untuk memberikan sumbangsih yang lebih besar pada bangsa dan negara," ujar Lukita.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho menambahkan lebih lanjut akan dibicarakan secara internal mengenai pemanfaatan aset-aset Aldevco untuk melanjutkan industri aluminium di Indonesia. Namun ketika disinggung apakah nantinya sahamnya akan diberikan dan dikelola oleh Inalum, tak ada jawaban pasti yang keluar.
"Dari proses ini diharapkan bisa digunakan untuk kepentingan negara," jelas Sonny.
Aldevco merupakan perusahaan pemasaran hasil produksi dari PT Inalum yang didirikan pada 1988 oleh AR Soehoed yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian di zaman pemerintahan Presiden Soeharto.
Pengembalian ini merupakan mandat dari& Soehoed melalui proses yang cukup panjang dari 2005 ketika Soehoed ditetapkan tersangka oleh Kejagung karena dianggap merugikan negara dalam proses pengelolaan keuangan. Namun mandat tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun ini.
Direktur Utama Aldevco Middyningsih menjelaskan sebetulnya ketika era reformasi, Soehoed berniat menyerahkan seluruh sahamnya pada Pemerintah. Bahkan sebelum wafat pada 2014, Soehoed menyatakan kepemilikan saham Aldevco tak akan jatuh ke tangan yang tidak berhak.
"Syukur Alhamdulillah, bahwa wasiat AR Sohoed pada hari ini bisa disaksikan bersama telah terlaksana dengan baik. Penyerahan ini diharapkan dapat mendukung perkembangan industri aluminium di Indonesia," kata Middyningsih di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa 7 Maret 2017.
Jumlah saham yang diserahkan yakni sebanyak 624 lembar saham dengan harga per sahamnya yakni Rp1 juta. Sehingga seluruhnya mencapai Rp624 juta. Sedangkan, dari hasil audit PBKP terakhir pada 31 Maret 2015 mencatatkan bahwa jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp137,9 miliar.
Jampinsus Arminsyah mengatakan dirinya yang sempat menangani kasus Soehoed membebaskan yang bersangkutan karena telah mengakui bahwa perusahaan tersebut bukanlah milikinya. Namun prosesnya menjadi panjang karena Soehoed minta secara langsung pengembalian perusahaan ke tangan Presiden. Hanya saja, Presiden kala itu dijabat oleh Soesilo Bambang Yudhoyono tak mau menerima.
"Punya negara tapi atas nama dia (Soehoed), tapi yang bersangkutan mengakui, ini bukan punya saya. Dulu dia minta diserahkan ke Presiden," kata Arminsyah.
Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo yang menyaksikan secara langsung proses penyerahan tersebut mengatakan sejarah panjang yang dilakukan dalam penyerahan ini tentu dimulai dari niat yang baik. Sesuai instruksi Presiden agar proses penyerahan ini dapat segera diselesaikan.
"Dengan ini kekayaan negara bertambah, bukan karena nilainya, tapi manfaatnya dari yang diserahkan pada hari ini untuk memberikan sumbangsih yang lebih besar pada bangsa dan negara," ujar Lukita.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho menambahkan lebih lanjut akan dibicarakan secara internal mengenai pemanfaatan aset-aset Aldevco untuk melanjutkan industri aluminium di Indonesia. Namun ketika disinggung apakah nantinya sahamnya akan diberikan dan dikelola oleh Inalum, tak ada jawaban pasti yang keluar.
"Dari proses ini diharapkan bisa digunakan untuk kepentingan negara," jelas Sonny.