Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah menolak proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el) saat menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2012. Alasannya, program itu terlalu banyak menyedot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
&
"Saya paling keras menolak KTP-el. Saya bilang, pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang yang mau bikin KTP pasti ada datanya rekam kok," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 6 Maret 2017.
&
Ahok mengungkapkan, proyek KTP-el tidak efektif karena menghabiskan uang negara Rp5 triliun hingga Rp6 triliun. Saat itu, Ahok mengusulkan KTP disatukan dengan pengurusan di bank masing-masing daerah.
&
"Lapor saja ke bank milik daerah, seperti Bank Jabar (Jawa Barat), Bank DKI dan lainnya. & Jadi seperti urus kartu mahasiswa. Jadi, semua orang yang wajib punya KTP otomatis pasti punya rekening bank daerah. Kita bisa mengarahkan negeri ini non tunai. Karena semua orang dewasa punya ATM," ujar Ahok.
&
Saat itu Ahok juga menolak pemutakhiran KTP-el. Sebab, kelahiran dan kematian manusia merupakan sifat alam yang pasti berubah setiap saat.
&
"Ngapain menghabiskan uang buat pemutakhiran data. Orang tiap hari ada yang lahir ada yang meninggal," tegas Ahok.
&
Anggota Komisi II Fraksi Golkar saat itu, Agun Gunanjar, menyebut Ahok terlibat dalam pembahasan KTP-el. Tapi Agun mengaku tidak mengetahui keterlibatan Ahok di dalam proyek KTP-el.
&
Ahok disebut-sebut menjadi salah satu anggota dewan yang kecipratan dana korupsi proyek KTP-el. Ahok membantah hal itu. Ahok mengklaim, tak ada yang berani menyuap dirinya.
&
"Semua orang sudah tahu siapa Ahok! Emang siapa yang berani kasih gue duit? Langsung gue laporin ke KPK," kata Ahok.
&
"Saya paling keras menolak KTP-el. Saya bilang, pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang yang mau bikin KTP pasti ada datanya rekam kok," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 6 Maret 2017.
&
Ahok mengungkapkan, proyek KTP-el tidak efektif karena menghabiskan uang negara Rp5 triliun hingga Rp6 triliun. Saat itu, Ahok mengusulkan KTP disatukan dengan pengurusan di bank masing-masing daerah.
&
"Lapor saja ke bank milik daerah, seperti Bank Jabar (Jawa Barat), Bank DKI dan lainnya. & Jadi seperti urus kartu mahasiswa. Jadi, semua orang yang wajib punya KTP otomatis pasti punya rekening bank daerah. Kita bisa mengarahkan negeri ini non tunai. Karena semua orang dewasa punya ATM," ujar Ahok.
&
Saat itu Ahok juga menolak pemutakhiran KTP-el. Sebab, kelahiran dan kematian manusia merupakan sifat alam yang pasti berubah setiap saat.
&
"Ngapain menghabiskan uang buat pemutakhiran data. Orang tiap hari ada yang lahir ada yang meninggal," tegas Ahok.
&
Anggota Komisi II Fraksi Golkar saat itu, Agun Gunanjar, menyebut Ahok terlibat dalam pembahasan KTP-el. Tapi Agun mengaku tidak mengetahui keterlibatan Ahok di dalam proyek KTP-el.
&
Ahok disebut-sebut menjadi salah satu anggota dewan yang kecipratan dana korupsi proyek KTP-el. Ahok membantah hal itu. Ahok mengklaim, tak ada yang berani menyuap dirinya.
&
"Semua orang sudah tahu siapa Ahok! Emang siapa yang berani kasih gue duit? Langsung gue laporin ke KPK," kata Ahok.