Metrotvnews.com, Jakarta: Pemilihan satu hakim Mahkamah Konstitusi dinilai penting untuk menghindari voting seri saat pengambilan keputusan. Posisi hakim MK yang genap 8 pascapenangkapan Patrialis Akbar dalam kasus suap dinilai akan mengganggu jalannya sidang perkara.
"Pasti untuk proses awalnya agak terganggu, perkara hari ini 48, ada 3 panel. Kalau satu panel 3 orang ini akan mengganggu baik proses pemeriksaan maupun pengambilan keputusan," kata Pengawas independen Mahkamah Konstitusi Kode Inisiatif, Veri Junaidi, dalam Metro News, Kamis 2 Maret 2017.
Veri mengandaikan, dalam pengambilan keputusan dengan komposisi 4-3 hakim dan 1 hakim lainnya adalah ketua, pengambilan keputusan bisa berpotensi deadlock. Sebab putusannya kemungkinan seri atau berimbang.
"Kalau sekarang dengan komposisi 4-3, orang keempat adalah Ketua MK tentu suaranya akan berimbang dari sisi ini juga pasti akan sangat mengganggu," katanya.
Selain itu, kata Arief, potensi deadlock juga berpotensi terjadi sejak pemeriksaan pendahuluan. Hakim yang tersisa biasanya akan melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menentukan apakah perkara yang masuk bisa dilanjutkan atau tidak.
"RPH kan membutuhkan kesepakatan seluruh hakim, kalau posisinya deadlock tentu mengganggu," katanya.
&
"Pasti untuk proses awalnya agak terganggu, perkara hari ini 48, ada 3 panel. Kalau satu panel 3 orang ini akan mengganggu baik proses pemeriksaan maupun pengambilan keputusan," kata Pengawas independen Mahkamah Konstitusi Kode Inisiatif, Veri Junaidi, dalam Metro News, Kamis 2 Maret 2017.
Veri mengandaikan, dalam pengambilan keputusan dengan komposisi 4-3 hakim dan 1 hakim lainnya adalah ketua, pengambilan keputusan bisa berpotensi deadlock. Sebab putusannya kemungkinan seri atau berimbang.
"Kalau sekarang dengan komposisi 4-3, orang keempat adalah Ketua MK tentu suaranya akan berimbang dari sisi ini juga pasti akan sangat mengganggu," katanya.
Selain itu, kata Arief, potensi deadlock juga berpotensi terjadi sejak pemeriksaan pendahuluan. Hakim yang tersisa biasanya akan melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menentukan apakah perkara yang masuk bisa dilanjutkan atau tidak.
"RPH kan membutuhkan kesepakatan seluruh hakim, kalau posisinya deadlock tentu mengganggu," katanya.
&