Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Pers menyatakan sikap tegas terkait kasus kekerasan yang diterima dua reporter Metro TV saat meliput Aksi 112. Setiap bentuk intimidasi kepada jurnalis harus dilawan.
&
Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi mengatakan, intimidasi kegiatan jurnalistik merupakan upaya menghambat kebebasan pers. Apa pun alasannya, tidak bisa diabaikan, dan harus dilawan agar tidak terulang.
&
"Kami sepakat dan memang komitmen Dewan Pers, kita tidak menggunakan kekerasan," tutur Imam di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 14 Februari 2017.
&
Cara perlawanan itu, kata Imam, melakukan literasi kepada masyarakat, jika ada kinerja wartawan yang mengecewakan, masyarakat bisa melaporkannya kepada Dewan Pers. Hal itu sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers menjamin setiap laporan terkait kinerja wartawan bakal diproses.
&
Selain itu, lanjut Imam, Dewan Pers bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beserta jajaran pimpinan redaksi media sepakat mengumumkan sanksi-sanksi yang diberikan kepada media yang bermasalah.
&
"Sehingga masyarakat tahu, kerja jurnalistik ada sanksinya dari lembaga yang mengawasi kerja jurnalistik," tegasnya.
&
Cara kedua, pers sebagaimana fungsinya untuk menjaga pers yang profesional akan terus mendorong agar berupaya meningkatkan profesionalisme dari jurnalis. Hal ini bisa melalui pelatihan atau metode lain.
&
Terakhir, Dewan Pers mendorong kepada seluruh insan pers untuk meningkatkan solidaritas antar profesi. Hal ini dinilai akan memperkuat profesi jurnalis ketika ada serangan atau intimidasi saat melakukan peliputan di lapangan.
&
Dalam kesempatan itu, Imam mengimbau kepada seluruh pihak untuk saling instropeksi. Sebab, pers hadir untuk masyarakat.
&
"Kami imbau kepada semua pihak, baik masyarakat, jurnalis, perusahaan pers untuk sama-sama merenungkan, instropeksi. Kalau pers dihalangi kerjanya, yang paling rugi masyarakat," pungkas dia.
&
&
Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi mengatakan, intimidasi kegiatan jurnalistik merupakan upaya menghambat kebebasan pers. Apa pun alasannya, tidak bisa diabaikan, dan harus dilawan agar tidak terulang.
&
"Kami sepakat dan memang komitmen Dewan Pers, kita tidak menggunakan kekerasan," tutur Imam di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 14 Februari 2017.
&
Cara perlawanan itu, kata Imam, melakukan literasi kepada masyarakat, jika ada kinerja wartawan yang mengecewakan, masyarakat bisa melaporkannya kepada Dewan Pers. Hal itu sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers menjamin setiap laporan terkait kinerja wartawan bakal diproses.
&
Selain itu, lanjut Imam, Dewan Pers bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beserta jajaran pimpinan redaksi media sepakat mengumumkan sanksi-sanksi yang diberikan kepada media yang bermasalah.
&
"Sehingga masyarakat tahu, kerja jurnalistik ada sanksinya dari lembaga yang mengawasi kerja jurnalistik," tegasnya.
&
Cara kedua, pers sebagaimana fungsinya untuk menjaga pers yang profesional akan terus mendorong agar berupaya meningkatkan profesionalisme dari jurnalis. Hal ini bisa melalui pelatihan atau metode lain.
&
Terakhir, Dewan Pers mendorong kepada seluruh insan pers untuk meningkatkan solidaritas antar profesi. Hal ini dinilai akan memperkuat profesi jurnalis ketika ada serangan atau intimidasi saat melakukan peliputan di lapangan.
&
Dalam kesempatan itu, Imam mengimbau kepada seluruh pihak untuk saling instropeksi. Sebab, pers hadir untuk masyarakat.
&
"Kami imbau kepada semua pihak, baik masyarakat, jurnalis, perusahaan pers untuk sama-sama merenungkan, instropeksi. Kalau pers dihalangi kerjanya, yang paling rugi masyarakat," pungkas dia.
&