Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN membidik target pangsa pasar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengalami kenaikan ke level 40 persen pada 2019. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan kembali menyelenggarakan ajang pameran perumahan berkala yaitu Indonesia Property Expo (IPEX) 2017.
Direktur Utama BTN Maryono menilai 2017 menjadi peluang besar bagi sektor properti. Potensi tersebut terlihat dari angka backlog dan kebutuhan rumah yang masih tinggi, serta minat investasi ke sektor properti yang masih besar.
Belum lagi, lanjutnya, pemerintah terus mendukung kepemilikan rumah masyarakat Indonesia dengan mengalokasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Susbsidi Selisih Bunga (SSB), dan bantuan uang muka pada 2017 yang lebih besar dibandingkan dengan di 2016.
Bank Indonesia pun kian mempermudah masyarakat mengakses KPR dengan melonggarkan aturan Loan to Value (LTV) pada 2016. Artinya, sejumlah sentimen positif telah hadir dan memberi efek baik bagi pertumbuhan bisnis properti di masa mendatang.
Adanya potensi tersebut, masih kata Maryono, juga ditopang oleh berbagai langkah transformasi yang digelar BTN. Kondisi itu diyakini Maryono mampu mengantarkan perseroan mencatatkan pangsa pasar sebesar 40 persen pada 2019 dari posisi saat ini sekitar 33,57 persen.
"Potensi di sektor properti akan BTN manfaatkan untuk meningkatkan kredit sekaligus menambah pangsa pasar. Berbagai langkah akan dilakukan salah satunya melalui berbagai ajang promosi seperti IPEX 2017 ini," kata Maryono, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 11 Februari 2017.
Sementara itu, dalam IPEX ke-11 ini, BTN membidik penambahan kredit baru senilai Rp2,5 triliun. Perseroan optimistis mampu mencapai target tersebut mengingat ajang pesta KPR ini akan menghadirkan 700 proyek properti dari 212 pengembang di seluruh Indonesia.
Incar Penyaluran KPR Tumbuh 33 Persen di 2017
Sementara itu, pada tahun Ayam Api ini, BTN membidik penyaluran KPR baru naik sekitar 33 persen di 2017. Per Desember 2016, perseroan tercatat telah merealisasikan kredit baru senilai total Rp31,86 triliun atau naik 21,75 persen dari Rp26,17 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Maryono optimistis target tersebut akan dicapai mengingat berbagai peluang dan kondisi mendukung sektor properti. Untuk rumah, misalnya, dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), angka backlog perumahan secara kumulatif mencapai 15 juta unit. Bahkan setiap tahunnya, masih ada kekurangan pasokan rumah sebanyak 400.000 unit.
Pemerintah pun tahun ini menganggarkan anggaran untuk membiayai perumahan yang lebih tinggi dibanding tahun lalu. Pada 2017, pemerintah mengalokasikan FLPP senilai Rp9,7 triliun, SSB sekitar Rp3,7 triliun, dan bantuan uang muka sebesar Rp2,2 triliun. Nilai tersebut melebihi anggaran FLPP 2016 senilai Rp9,22 triliun dan SSB sebesar Rp2,2 triliun.
Kebijakan lain yang mendukung yakni relaksasi LTV. Pada pertengahan 2015, BI mewajibkan pembayaran uang muka untuk KPR pertama 20 persen, KPR kedua 30 persen, serta KPR ketiga dan selanjutnya 40 persen.
Namun, jelang akhir tahun lalu, aturan ini diperlonggar sehingga uang muka untuk KPR pertama menjadi sebesar 15 persen, KPR kedua 20 persen, dan KPR ketiga serta seterusnya 25 persen. "Berbagai kebijakan yang mendukung tentu tak hanya bermanfaat bagi properti saja. Sebab, ada sekitar 170 lebih sektor lain yang terkait dengan sektor properti," jelas Maryono.
Direktur Utama BTN Maryono menilai 2017 menjadi peluang besar bagi sektor properti. Potensi tersebut terlihat dari angka backlog dan kebutuhan rumah yang masih tinggi, serta minat investasi ke sektor properti yang masih besar.
Belum lagi, lanjutnya, pemerintah terus mendukung kepemilikan rumah masyarakat Indonesia dengan mengalokasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Susbsidi Selisih Bunga (SSB), dan bantuan uang muka pada 2017 yang lebih besar dibandingkan dengan di 2016.
Bank Indonesia pun kian mempermudah masyarakat mengakses KPR dengan melonggarkan aturan Loan to Value (LTV) pada 2016. Artinya, sejumlah sentimen positif telah hadir dan memberi efek baik bagi pertumbuhan bisnis properti di masa mendatang.
Adanya potensi tersebut, masih kata Maryono, juga ditopang oleh berbagai langkah transformasi yang digelar BTN. Kondisi itu diyakini Maryono mampu mengantarkan perseroan mencatatkan pangsa pasar sebesar 40 persen pada 2019 dari posisi saat ini sekitar 33,57 persen.
"Potensi di sektor properti akan BTN manfaatkan untuk meningkatkan kredit sekaligus menambah pangsa pasar. Berbagai langkah akan dilakukan salah satunya melalui berbagai ajang promosi seperti IPEX 2017 ini," kata Maryono, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 11 Februari 2017.
Sementara itu, dalam IPEX ke-11 ini, BTN membidik penambahan kredit baru senilai Rp2,5 triliun. Perseroan optimistis mampu mencapai target tersebut mengingat ajang pesta KPR ini akan menghadirkan 700 proyek properti dari 212 pengembang di seluruh Indonesia.
Incar Penyaluran KPR Tumbuh 33 Persen di 2017
Sementara itu, pada tahun Ayam Api ini, BTN membidik penyaluran KPR baru naik sekitar 33 persen di 2017. Per Desember 2016, perseroan tercatat telah merealisasikan kredit baru senilai total Rp31,86 triliun atau naik 21,75 persen dari Rp26,17 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Maryono optimistis target tersebut akan dicapai mengingat berbagai peluang dan kondisi mendukung sektor properti. Untuk rumah, misalnya, dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), angka backlog perumahan secara kumulatif mencapai 15 juta unit. Bahkan setiap tahunnya, masih ada kekurangan pasokan rumah sebanyak 400.000 unit.
Pemerintah pun tahun ini menganggarkan anggaran untuk membiayai perumahan yang lebih tinggi dibanding tahun lalu. Pada 2017, pemerintah mengalokasikan FLPP senilai Rp9,7 triliun, SSB sekitar Rp3,7 triliun, dan bantuan uang muka sebesar Rp2,2 triliun. Nilai tersebut melebihi anggaran FLPP 2016 senilai Rp9,22 triliun dan SSB sebesar Rp2,2 triliun.
Kebijakan lain yang mendukung yakni relaksasi LTV. Pada pertengahan 2015, BI mewajibkan pembayaran uang muka untuk KPR pertama 20 persen, KPR kedua 30 persen, serta KPR ketiga dan selanjutnya 40 persen.
Namun, jelang akhir tahun lalu, aturan ini diperlonggar sehingga uang muka untuk KPR pertama menjadi sebesar 15 persen, KPR kedua 20 persen, dan KPR ketiga serta seterusnya 25 persen. "Berbagai kebijakan yang mendukung tentu tak hanya bermanfaat bagi properti saja. Sebab, ada sekitar 170 lebih sektor lain yang terkait dengan sektor properti," jelas Maryono.