Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyebutkan pemerintah masih kurang mensosialisasikan kebijakan pemberian subsidi kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR-RI, Kurtubi.
Dia mengatakan, sosialisasi pemberian subsidi kepada masyarakat masih sangat kurang. Sehingga, tak heran keputusan ini banyak menuai protes. Salah satunya adalah protes yang diungkapkan oleh sejumlah mahasiswa di depan Gedung Istana Merdeka.
"Masih kurang, masih kurang sosisalisasi ini kurang memberikan pemahaman yang tetap kepada masyarakat. Sehingga membuat pemahaman masyarakat kita kurang tepat," kata Kurtubi di dalam acara Primetime Information Metrotv, Kamis (12/1/2016).
Kurtubi menjelaskan, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Photo voltaic, Premium, dan minyak tanah untuk tiga bulan kedepan yaitu Januari hingga Maret 2017. Menurutya, keputusan itu sudah tepat karena bentuk usaha pemerintah untuk hadir ditengah masyarakat.
"Protes kenaikan harga BBM, itu keliru. Negara tetap hadir, untuk konsumsi BBM masyarakat kurang mampu yaitu photo voltaic untuk angkutan barang dan BBM premium serta minyak tanah," jelas dia.
Politisi Partai Nasdem ini juga menekankan, BBM yang mengalami kenaikan pada awal Januari 2017 adalah BBM non-subsidi seperti Pertamax Cs bukan BBM bersubsidi. &
"Yang naik itu BBM non-subsidi," tegas dia.
Hal senada juga menjawab tentang sosialisasi pencabutan subsidi listrik 900 VA. Sosilisasi tentang pencabutan listrik 900 VA ini juga dianggap masih sangat kurang gencar. Faktanya, pemerintah tidak mencabut subsidi listrik 900 VA.
Namun, pemerintah hanya menghapus anggaran subsidi untuk 900 VA pelanggan golongan rumah tangga mampu (RTM) untuk menerangi daerah yang belum terlistriki. Selama ini, subsidi listrik 900 VA dianggap tidak tepat sasaran karena masih dinikmati golongan yang mampu.
Dia mengatakan, sosialisasi pemberian subsidi kepada masyarakat masih sangat kurang. Sehingga, tak heran keputusan ini banyak menuai protes. Salah satunya adalah protes yang diungkapkan oleh sejumlah mahasiswa di depan Gedung Istana Merdeka.
"Masih kurang, masih kurang sosisalisasi ini kurang memberikan pemahaman yang tetap kepada masyarakat. Sehingga membuat pemahaman masyarakat kita kurang tepat," kata Kurtubi di dalam acara Primetime Information Metrotv, Kamis (12/1/2016).
Kurtubi menjelaskan, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Photo voltaic, Premium, dan minyak tanah untuk tiga bulan kedepan yaitu Januari hingga Maret 2017. Menurutya, keputusan itu sudah tepat karena bentuk usaha pemerintah untuk hadir ditengah masyarakat.
"Protes kenaikan harga BBM, itu keliru. Negara tetap hadir, untuk konsumsi BBM masyarakat kurang mampu yaitu photo voltaic untuk angkutan barang dan BBM premium serta minyak tanah," jelas dia.
Politisi Partai Nasdem ini juga menekankan, BBM yang mengalami kenaikan pada awal Januari 2017 adalah BBM non-subsidi seperti Pertamax Cs bukan BBM bersubsidi. &
"Yang naik itu BBM non-subsidi," tegas dia.
Hal senada juga menjawab tentang sosialisasi pencabutan subsidi listrik 900 VA. Sosilisasi tentang pencabutan listrik 900 VA ini juga dianggap masih sangat kurang gencar. Faktanya, pemerintah tidak mencabut subsidi listrik 900 VA.
Namun, pemerintah hanya menghapus anggaran subsidi untuk 900 VA pelanggan golongan rumah tangga mampu (RTM) untuk menerangi daerah yang belum terlistriki. Selama ini, subsidi listrik 900 VA dianggap tidak tepat sasaran karena masih dinikmati golongan yang mampu.